Sistem Pemerintahan Indonesia

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

Sistem Pemerintahan

Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif.

# Pengelompokkan system pemerintahan:

  1. system pemerintahan Presidensial

merupakan system pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.

Ciri-ciri system pemerintahan Presidensial:

1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.

3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

4. eksekutif dipilih melalui pemilu.

  1. system pemerintahan Parlementer

merupakan suatu system pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

Ciri-ciri dan syarat system pemerintahan Parlementer:

1.Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.

2.Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.

3.Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

  1. system pemerintahan Campuran

dalam system pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari system pemerintahan Presidensial dan system pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Contoh Negara: Perancis.

# Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

  1. Tahun 1945 – 1949

Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:

    1. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
    2. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.

  1. Tahun 1949 – 1950

Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

  1. Tahun 1950 – 1959

Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:

    1. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
    2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
    3. Presiden berhak membubarkan DPR.
    4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

  1. Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.

  1. Tahun 1966 – 1998

Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.

  1. Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

# Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:

ØKekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.

ØDPR sebagai pembuat UU.

ØPresiden sebagai penyelenggara pemerintahan.

ØDPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.

ØMA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.

ØBPK pengaudit keuangan.

# Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)

ØMPR bukan lembaga tertinggi lagi.

ØKomposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.

ØPresiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

ØPresiden tidak dapat membubarkan DPR.

ØKekuasaan Legislatif lebih dominan.

# Perbandingan SisPem Indonesia dengan SisPem Negara Lain

Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem Presidensia. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.

# kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia

ØPresiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.

ØPemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.

ØPresiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.

# Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia

ØAda kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.

ØSering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.

ØPengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.

ØPengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

# Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Sistem Pemerintahan Malaysia

  1. Badan Eksekutif

a.Badan Eksekutif Malaysia terletak pada Perdana Menteri sebagai penggerak pemerintahan negara.

b.Badan Eksekutif Indonesia terletak pada Presiden yang mempunyai 2 kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

  1. Badan Legislatif

a.Di Malaysia ada 2 Dewan Utama dalam badan perundangan yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang perannyan membuat undang-undang.

b.Di Indonesia berada di tangan DPR yang perannya membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden


Lowongan Pekerjaan Paruh Waktu

Bagi kamu-kamu yang masih sekolah atau punya hobi nge-net, ingin punya uang jajan tambahan… jangan ragu untuk klik tautan ini di sini. Kamu bisa dapat uang saku tambahan dengan koneksi internet dan kreativitas. 90% dilakukan online. Don’t miss it.

 

About these ads

186 thoughts on “Sistem Pemerintahan Indonesia

  1. dian ratnasari says:

    sebenarnya sistem pemerintahan yang di anut oleh indonesia presidensial atau bukan,setahu saya campuran mohon penjelasanya.terima kasih

  2. nurhasanah says:

    waah,,,di sekolahan juga lagi pada bahas tentang sistem pemerintahan.
    bisa buat tambahan penjelasan.
    thanks banget deh buat retno.
    oya,,,salam kenal yaa

  3. imelda ayu says:

    thx ya ma ..kebetulan aku lg cari bahan untuk bacaan ..aku jin untuk aku copy.. :D .bahan bacaan yang bagus ni :D

  4. dian says:

    bacaan ini sngt bgus untuk pljr………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  5. tio says:

    terimakasih, ini sangat membantu sekali..karena kebetulan ada tugas mata kulai kewarganegaraan.
    Bagaimana tentang perbedaan sistem pemerintahan masa orde lama, orde baru dan masa orde reformasi demokrasi??? mohon bantuannya…
    thanks

  6. tio says:

    Bagaimana tentang perbedaan sistem pemerintahan masa orde lama, orde baru dan masa orde reformasi demokrasi??? mohon bantuannya…
    Mana jawabannya..??? saya tunggu ne…

  7. teddy says:

    haloo..
    mmm..kebetulan bgt. tulisannya sangat membantu :)
    oiya..jadi kalo sistem yg paling cocok di Indonesia apa yaa..?
    mksih kak :D

  8. dayker says:

    WoooWWW,,,,,,,,,,WlAupn SiStEm nYya SmA AmA AmERikA,,,

    piEe,, knpA nEgrA ktA tdAx pErnAh AdA kEmJuAn…..mSiEh AjdA AdA DEmOo…..

  9. Quro says:

    Mbak 5u tny indo.ini sbnrnya ngr yg berdsar pncsla tau bkan ???/cih kok scr nyta d khdpan shri2 di indo trtmanya pem.kan da klmt keadilan bg slruh rkyt kok da phk brsngktan dngn hkum .klu rkyt kecil d hkum scr sadis sedng orng ky tau terpndang bahkan pjbat enk amt y hkumannny pa gni ja bak indo 2 d berlkkan hkum rimba ae coz knytaanya kan kyk gt orng yg beruang kbnykan enk d mclh hkum tak mmndang suatu kbnran dan keadilan.sm skli g2.berrt siapa yg ky bs enk dan mnng d hkum wlu pd bkti nyta ia berslh.dan scr sdut pndng rkyt kcil sprt sy yg kcil smkin kcil,yg ky smkin ky .yg mskin semkin terjrums mkin mskin akn bgai 5n indo.ini ke dpan…………………??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!utma untk pem.indonesia………………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  10. dernis says:

    konkretnya bahwa di dalam sistem pemerintahan indonesia saat ini terdapat berbagai penyimpangan hak dan wewenang sehingga menimbulkan kesenjangan terhadap masyarakat.

  11. udah bagus, coyz brhubung sy nak ekonomi klo bisa di tambahin jg tentang macam-macam perbendaharaan yang ada diindonesia………….

  12. wichita sausan chairani andira rahmania susanti putri says:

    wow … kebetulan nih akk suka pkn dan lagi disuruh guru for nyari tugas ,, yya gue kira gga ada ehh ada ,, thanks eaa !!! for pemberitahuan atas sistem pemerintahaan

  13. ANJANI says:

    ada lagi, tampilannya keren, backgroundnya cakep banget, nuansanya etnic clasic. bagus,…
    Salut buat lay outernya.

  14. johanna ion says:

    mba’, mau tanyaaa.. kan indonesia tuh sistemnya presidensial yaa, tapi kalo kaya kemaren presiden soeharto dilengserkan gimana? harusnya kan itu cuma berlaku buat sistem pemerintahan parlementer aja..
    tolong tanggepannya..
    thxx

  15. kang cepot says:

    yang jelas si teteh ni orangnya brilian dan unik,….serta peduli sesama,..senang bisa mampir di blog teteh,..semoga berkah,..amiin

  16. cyntia says:

    thanks yaaa
    lumayan lah bantu bwt ngerjain pr kwn ku.
    tapi gmn klo ditambahin secara detail sistem pemerintahn, bnetuk negara , lembaga* negara, atau apa aja biar lbi lengkap. dilst gt :)

  17. ega says:

    sebelumnya makasihh uda bantuin bwt tugas nya tapi saya mau tanya bukanya sistem pemerintahan indonesia parlementer yacccch,,,, mohon penjelasan,,,,,,

  18. inez says:

    ralat, pada bagian demokrasi terpimpin, seharusnya partai politik yang diakui di RI ada 11, sedangkan anda menuliskannya hanya 10. mohon di ralat agar tidak terjadi kesalah pahaman. terima kasih.

  19. isni says:

    tolong dumz penjelasan secara jelas bagaimana sistem pemerintahan di era orde reformasi setelah amandemen ….mksih yaw

  20. fitrhy says:

    mkzih buat info.y……..
    tpi knpa sistem pemrntahan yang zkrang berbeda dgn yg da. shrus.y pemrnthan saat ini lebh memprhtkan mc.y

  21. yeyen says:

    hmm. sama persis dengan buku milik saya yang judulnya, UUD 1945 & perubahannya, Tim Buku Pintar

  22. Nizz says:

    Wah , , kurang Lgkap n’ mh0n d’tmbahin pnjLazan ‘y pd b’laku,y sis.pem
    orde Lma n’ bru.y
    d0nd. .

  23. ni qin lu says:

    thanks,, , saya jd lbh mudah memahami sistem pemerintahan Indonesia ketimbang membaca buku yang berbelit2..

  24. S.A.Peeters says:

    klo misalnya rakyat nulis petition buat sesuatu trus mau di bikin jadi policy apakah harus ke yudikatif dulu (harus disetujiu) trus baru bisa ke legislative trus eksekutif ?
    Terima kasih
    Salam dari belanda

  25. dadang says:

    om bro yang dimaksud dgn bidang2 yg direformasikan pd system pemerintahan Indonesia
    terus keunggulan dan kelemahan system presidential

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s